SOREANG – Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) Kabupaten Bandung memberikan dukungan kepada pasangan Nia-Usman (NU) di kontestasi Pilbup Bandung 2020.
Dukungan kepada NU Pasti Sabilulungan itu dideklarasikan seusai Rapat Koordinasi Cabang JATMAN SYU’BIYYAH Kabupaten Bandung di Hotel Soreang, Selasa (15/9). Deklarasi dukungan dipimpin langsung Ketua JATMAN Kabupaten Bandung Buya Herdiana CA.
Buya Herdi, sapaan akrabnya menyatakan dukungan JATMAN Kabupaten kepada pasangan NU bukan dilakukan secara sepihak dan atas nama pribadi. Namun, dukungan muncul dari keikhlasan seluruh anggota JATMAN Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Gelar Rakerwil, SAHI Ingin Adanya Gerakan Pendidikan KarakterMeninggal Waktu Bertugas di Papua, Pratu Rijal Tinggalkan Istri yang Sedang Hamil Empat Bulan
“Dukungan ini diberikan atas dasar keikhlasan dan kesadaran diri. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ada proses ibadah ritual juga yang akhirnya semuanya memberikan dukungan kepada NU. Ini tidak bisa diganggu gugat,” kata Buya Herdi.
Selain itu, kata Buya Herdi, sebanyak 40 orang kiai JATMAN dan para ahli thoriqoh juga merestui dan mendukung pasangan NU Pasti Sabilulungan. Mereka akan mengawal kemenangan pasangan NU Pasti Sabilulungan.
“Ada 40 kiai yang mendoakan dan mendukung pasangan NU. Ahli thoriqoh juga mengawal untuk memenangkan NU. Jadi jangan anggap JATMAN adalah organisasi abal-abal. Kami ada AD/ART, kami ada akta notaris,” jelasnya.
Menurut Buya Herdi, seluruh pasangan calon yang maju pada Pilbup Bandung adalah putra terbaik bangsa. Namun begitu, ia memastikan jika pasangan NU adalah yang terbaik dari yang paling baik.
“Jadi sekali lagi, saya sampaikan ke teman-teman agar tidak bolak balik datang ke rumah dan menanyakan dukungan saya kemana. Hari ini saya tegaskan dan memutuskan untuk bersama NU Pasti Sabilulungan,” terangnya.
Buya Herdi pun ikut bicara mengenai politik identitas yang mulai berhembus saat ini. Karena, ada dua pasangan bakal calon yang bakal calon bupati Bandung nya dari kalangan perempuan.
Menurut Buya Herdi, perlu adanya pelurusan opini terkait tidak diperbolehkannya seorang perempuan memimpin suatu daerah. Kata dia, perempuan diperbolehkan memimpin suatu daerah jika memang ia memiliki kompetensi yang mumpuni.
Baca Juga:Menkes Terawan Minta Tenaga Kesehatan Harus Tetap Semangat Tangani Pasien Covid-19Pandam III/Slw dan Polda Jabar Pimpin Langsung Razia Masker, Pelanggar Terancam Sanksi Denda Hingga Pidana
“Mau perempuan mau laki-laki kalau punya kompetensi kenapa tidak. Kalau dalam salat, imamnya perempuan makmumnya laki-laki baru ini melanggar etika agama. Dalam scoope kecil saja, misal di rumah, saya lebih menghormati ibu saya. Lebih takut kepada ibu saya. Jadi walaupun perempuan kalau dia kompeten ya tidak ada masalah,” ucapnya.