SUKABUMI – Ormas Gerakan Reformis Islam (Garis) Sukabumi beraudiensi dengan para wakil rakyat di DPRD Kota Sukabumi, kemarin (10/9). Mereka menuntut kepedulian legislatif terhadap dampak pandemi covid-19 dan mempertanyakan kejelasan dana penanganan covid-19 untuk pendidikan.
Ketua Garis Sukabumi, Ade Saefuloh, mengatakan aksi kali ini merupakan buntut dari aksi-aksi sebelumnya yang telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Sukabumi maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi belum lama ini.
“Yang pertama, kita mempertanyakan masalah protokol kesehatan yang masih semrawut dan masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ),” kata Ade kepada wartawan, kemarin (10/9).
Kedua permasalahan tersebut dinilai tidak direalisasikan secara sungguh-sungguh. Buktinya, masih banyaknya tempat yang beraktivitas mengundang kerumunan massa.
“Karena masih banyak mall yang buka tapi pemerintah justru mempersulit pelaksanaan belajar tatap muka. Oleh karena itu kami meminta kepedulian dari anggota dewan terkait dua hal tersebut,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ade, pihaknya meminta DPRD Kota Sukabumi menindaklanjuti terkait janji Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, tentang penggunaan dana BOS untuk kebutuhan siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang belum terealisasi. “Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerima dana yang dimaksudkan untuk kuota pembelajaran jarak jauh itu,” ungkapnya.
Ade mengaku sudah menyampaikan aspirasinya tersebut kepada anggota DPRD Kota Sukabumi. Ade mangaku akan melakukan aksi susulan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terealisasi dalam waktu dekat ini.
“Kami akan melakukan aksi kembali untuk menyampaikan aspirasi masyarakat meskipun kami tidak dipilih oleh masyarakat seperti anggota DPRD Kota Sukabumi itu,” pungkasnya.(job1)
