“Mungkin semua orang bakal bersepekulasi. Karena subjektif. Kan perhitungan politik. Jika memang berpikirnya lurus saya pikir bakal merestui pemekaran KBT,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sadar Muslihat mengatakan, persoalan pemekaran daerah otonomi baru memang bukan hanya di Kabupaten Bandung saja. Melainkan setiap daerah.
“Sebenarnya bukan soal Kab Bandung timur saja. Tapi semua daerah di Jabar yang memang sudah memenuhi syarat, baik syarat formalnya maupun politis,” katanya.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa pemekaran tersebur harus didasari dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan. Bukan hanya kepentingan politis.
Iapun menjelaskan, bahwa saat ini untuk menjadi otonimi daerah harus melaksanakan persiapan (diuji) terlebih dahulu, selama 3 tahun.
“Nanti dinilai. Karena sekarang ini ada daerah persiapan dulu. Jadi ada persiapan semala 3 tahun. Tidak langsung definitif daerah otonom baru. Kalau 3 tahun persiapan itu oke, maka dilanjut jadi definitif. Kalau tidak kembali lagi ke induk.
“Jadi tidak terlalu politis lah. Tapi pada hasil kajian gimana. Dari sisi jumlah penduduk, musyawarah desa ini juga harus mungkin. Sehinhga paska permekaran induknya sehat, anak pun sehat,” pungkasnya. (mg1/yan)
