CIANJUR – Belasan warga Desa Bungbangsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur menggeruduk kantor desa hingga empat kali dalam sepekan. Aksi warga tersebut menyoal adanya satu RT di Kampung Hegarmanah, Desa Bungbangsari tidak menerima bantuan Covid-19 dari Dana Desa (DD) dan pembangunan jalan menggunakan dana Covid-19.
“Kami mempertanyakan dana Covid-19 ini yang sangat aneh sekali dan ngawur hingga satu ke RTan tak menerima dari DD. Padahal anggarannya pun sangat fantastis sekali yakni hingga Rp 1 miliar. Jika 30 persen tersebut dari DD. Tentunya harus bisa merata,” ungkap Suganda, warga Desa Bungbangsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, kepada Cianjur Ekpsres, Minggu (30/8).
Masyarakat yang sudah berkali-kali mempertanyakan kepada pihak desa tak ada jawabannya. Bahkan ada pembangunan jalan senilai Rp 131 juta dengan panjang 500 meter yang patut di curigai.
Baca Juga:Bantuan Kuota Internet Hanya untuk BelajarPrabowo: Virus Bisa Jadi Senjata Penghancur
“Kami curiga ini jalan kenapa jadi 500 meter. Padahal jalan ini buntu aksesnya. Hanya saja menuju rumah milik kepala desa. Eh ternyata pihak desa menggunakan uang Covid-19 untuk membangun jalan tersebut. Kami mengetahui dari Covid-19 ini atas pengakuan pihak desa,” tegasnya.
Hal yang sama dikatakan warga Desa Bungbangsari lainnya Dirman (40). Dikatakannya, keberadaan pembangunan jalan sendiri selain dari yang sepanjang 500 meter, ada juga senilai Rp 115 juta dengan panjang 210 meter oleh pihak ketiga dengan kualitas yang amburadul.
“Selain bantuan sosial kepada warga. pembangunan jalan ini ngawur sekali menggunakan dan Covid-19 yang bukan peruntukannya. Padahal warga masih membutuhkan. Kami meminta pihak penegak hukum bisa memprosesnya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bungbangsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur Dayat Sukandi menjelaskan, terkait persoalan tersebut memang pihaknya sudah menerima dan mengikuti apa yang menjadi persoalan yang dipertanyakan warga. Mulai dari DD Covid-19, pembangunan jalan dan yang lainnya.
“Saat ini kami sudah melakukan musyawarah dengan warga. Bahkan dengan pihak desa untuk membuka yang sebenarnya. Kami selaku BPD akan menerima aspirasi ini dan mengawalnya,” pungkasnya.(job3/sri)
