CIANJUR – Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) perubahan difokuskan pada 10 poin kebijakan. Salah satunya adalah untuk penanganan dampak Covid-19.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur Cecep S Alamsyah di gedung DPRD Cianjur baru-baru ini. Menurutnya fokus kebijakan anggaran lainnya adalah untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2020.
“Fokus anggaran lainnya untuk pemulihan ekonomi terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM),” katanya.
Cecep mengatakan, beberapa pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi juga masih menjadi prioritas percepatan.
“Program prioritasnya dari pemerintah memberikan stimulus untuk menggerakkan ekonomi terutama UKM yang memang terdampak pandemi covid-19, kemudian ada pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan sektor industri pemberian bantuan untuk karyawan yang dirumahkan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi mulai menyalurkan bantuan sosial kepada pekerja sektor industri yang di rumahkan akibat dampak Covid-19. Berdasarkan data sebanyak 7.893 orang yang mendapatkan bansos.
“Dampak Covid-19 banyak pekerja yang dirumahkan, biasa kerja di pabrik karena pabrik tak stabil tidak bisa ekspor, bahan baku habis. Sehingga ini keputusan kurang menyenangkan harus dirumahkan. Tentunya menjadi perhatian pemerintah membantu dalam upaya meringankan hidup mereka,” kata Plt Bupati Herman Suherman saat dihubungi terpisah.
Herman mengatakan, bantuan kepada buruh yang dirumahkan Rp 300 ribu per orang yang bisa ditransfer atau mengambil uangnya di Bank bjb.
“Dari APBD, totalnya Rp 2,4 miliar untuk 7.893 orang. Ini satu kali dulu, nanti kami lihat perkembangan ekonomi. Kalau ekonomi bagus, pabrik bisa buka lagi saya sudah perintahkan pabrik-pabrik tidak boleh menerima yang lain, tetap yang mantan-mantan (dirumahkan) harus kembali lagi,” katanya.(yis/sri)
