BANDUNG – Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Kabupaten Subang, Suhaerudin meminta kepada DPRD Jabar melalui Komisi V agar ikut mendorong kenaikan anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk 2021.
Menurutnya, adanya BPMU diakui sangat membantu biaya operasional sekolah swasta dan MA.
“Kami memberikan harapan besar kepada Komisi V, agar BPMU 2021 naik tentunya sepadan dengan Iuran Bulanan Peserta Didik ( IBPD) Gratis sekolah Negeri,”kata Suhaerudin usai penyampain aspirasi kepada Komisi V DPRD Jawa Barat, di Bandung, Rabu (12/8).
Suhaerudin mengatakan setiap siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sejak 2020, di tahun ajaran lalu telah mendapatkan Rp 550 ribu persiswa atau naik 10persen dari sebelumnya.
Namun besaran tersebut dirasakan kurang. Sebab, sekolah swasta turut terdampak Covid-19 yakni penerimaan siswa menurun dan swasta juga menampung 60 persen siswa KETM se Jawa Barat.
“Hasilnya Komisi V Jabar akan mengawal BPMU 2021 sesuai dengan kemampuan APBD, komitmen kita meskipun tidak terlalu besar, tapi dipandang cukup di kisaran Rp 800 ribu hingga Rp1,5juta, inipun sebetulnya belum sejajar dengan IPBD yang diterima oleh siswa KETM yang di negeri,”harapnya.
Dia berkeyakinan bahwa Pemprov Jabar menampung aspirasi sekolah – sekolah swasta lalu mengeksekusi aspirasi tersebut. Sebab, menurutnya beberapa waktu lalu Pemprov baru saja mensertifikasi beberapa guru honorer di SMA/SMK Negeri, dan wal hasil honorium mereka naik Rp 85ribu perjam.
“Berartikan Disdik memiliki anggaran itu, sebaiknya anggaran itu difokuskan pada anggaran Pendidikan Menengah Universal (BPMU) khusus bagi siswa KETM di swasta,”ungkapnya
Pihaknya berharap aspirasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan BPMU 2021, dan meminta pihak Komisi V turut memperjuangkan harapan sekolah swasta. Hal ini bertujuan demi pemerataan mutu pendidikan. (mg2/yan).
