BANDUNG – Untuk menangkal informasi hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada) di Jawa Barat, Polda Jabar bersama Gakkumdu akan melakukan patroli siber dan pemantauan.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga mengungkapkan, pihaknya akan bekerjasama dengan Gakkumdu yaitu Bawaslu yang beserta Direktorat Reserse Kriminal Umum dan khusus serta juga melibatkan humas dan intelijen untuk melakukan pemantauan di media sosial.
”Biasanya tidak boleh kampanye menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kita akan melakukan patroli siber dan pemantauan. Sehingga, tidak akan ada black campaign dan fitnah melalui media sosial,” kata Erlangga saat di wawancara, Minggu (26/7).
Erlangga mengatakan, di wilayah Jawa Barat ada delapan kabupaten/kota yang menggelar Pemilihan Pilkada serentak tahun 2020, oleh karena itu, ucapnya, ada sepuluh polres yang akan melakukan pengamanan gelaran Pilkada Serentak ini.
”Adapun kekuatan yang pihaknya libatkan untuk kegiatan pengaman Pilkada Serentak ini, yaitu 2/3 kekuatan yang ada di masing-masing polres,” jelasnya.
Dengan kondisi pandemi Covid 19, lanjutnya, maka pelaksanaan Pilkada Serentak ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan ada suatu konsep pada saat pemungutan suara, yang tentunya berpedoman pada protokol kesehatan. Kemudian, tahapan kampanye terbuka juga tidak akan sama seperti Pilkada sebelumnya, dimana kapasitas manusianya akan dibatasi.
”Dari hasil koordinasi dengan KPU kabupaten/kota, tentunya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Ini masih kita diskusikan konsepnya dengan pihak KPU dan Bawaslu,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam rangka menjaga suhu politik agar tetap dingin pada saat Pilkada serentak, pihaknya bersama elemen masyarakat membentuk Satgas Nusantara.
Dia menambhakan, pada saat Pilkada, biasanya sering terjadi pengkotak-kotakan warga karena perbedaan pilihan. Oleh karena itu, di samping menggelar Operasi Mantap Praja, juga telah dibentuk Satgas Nusantara yang berfungsi sebagai pendingin situasi politik di antara masyarakat saat Pilkada Serentak.
”Memang saat gelaran baik pemilu, pileg maupun pilkada bisa berdampak untuk menciptakan pengkotakan diantara masyarakat. Makanya, Satgas Nusantara ini berfungsi sebagai pendingin dan juga agar suhu politik tidak memanas,” jelasnya.
