oleh

Perlindungan Anak Tak Maksimal, Dewan Desak Pemerintah Daerah Gulirkan Perda

BANDUNG – Ketua Pansus IV DPRD Jabar Sri Rahayu Agustina mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Jawa Barat (Jabar) segera membuat Perda perlindungan anak.

“Terutama bagi kabupaten dan kota yang sudah punya Perda Kota Layak Anak (KLA). Minimal 2021, karena Perda Perlindungan Anak adalah turunan dari Perda Kota Layak Anak,” ucap Sri di kantor DPRD Jabar, Bandung, Kamis (23/7).

Baca Juga:  Muhammadiyah : Puasa Ramadan Tidak Wajib bagi Pasien Positif Covid-19

Menurut Sri, DPRD Jabar saat ini tengah menggodok Raperda Penyelenggara Perlindungan Anak. Diharapkan dengan Perda ini, anak-anak bisa dilindungi.

Selain itu, Sri juga meminta pemerintah tak berhenti memberikan pendampingan saat terjadinya kasus hukum terkait anak. Sebab, menurutnya pemulihan baik secara psikologi memakan waktu yang tak sebentar.

“Si korban ini nanti bagaimana, apa mereka diberi pelatihan untuk mendapatkan kerja. Apakah si korban ini diberi pendampingan psikologi,” katanya.

Baca Juga:  Kapolri Masih Terima Aduan Masyarakat Lewat Whatsapp

Sri juga menyoroti tak maksimalnya perlindungan terhadap anak. Salah satunya tidak ada pendampingan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

“Tak adanya pendampingan hukum itu membuat penanganan kasus berjalan lambat,” ungkapnya.

Selain itu, politisi Golkar itu menjelaskan bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak kebanyakan dari faktor ekonomi. Sehingga anak menjadi sasaran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga