BANDUNG – Jelang Pilkada Kabupaten Bandung, sejumlah partai tengah menyiapkan arah koalisi agar bisa memenangkan pesta demokrasi lima tahunan.
PKB, Golkar dan Gerindra dikabarkan berpeluang besar berkoalisi di Pilkada Kabupaten Bandung untuk bisa meraih suara terbanyak.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat asal Kabupaten Bandung, Asep Syamsudin, menyebutkan, tiga partai tersebut telah melakukan perjanjian pemilihan untuk berkoalisi. “MoU (kerja sama) sudah, tapi baru di tingkat kabupaten,” tutur Asep, Jumat (26/6) dilansir ayobandung.com.
Baca Juga:Ciptakan Inovasi di Tengah PandemiHari Ini, Objek Wisata Dibuka
Pihak ketiga ini sepaham akan mengusung calon bupati dari partai Golkar, sementara untuk calon wakil bupati masih akan dibicarakan lebih lanjut.
“Untuk wakil, diantar ke PKB dan Gerindra, nanti akan berunding lagi. Untuk calon wakil (bupati) bisa dari PKB atau Gerindra, bahkan mungkin saja dari luar. Tergantung kesepakatan nanti,” terangnya.
Namun kata Asep, dalam politik tidak ada yang menarik, termasuk juga koalisi tiga partai tersebut batal terwujud.
Ada beberapa faktor yang mendukung koalisi tiga partai ini batal koalisi. Salah satunya adalah calon bupati yang akan diusung Partai Golkar.
Sampai saat ini, Partai Golkar masih belum memutuskan nama calon bupati yang akan diusung. “Golkar kan masih penjaringan, memang sudah mengerucut tiga nama, ada Nia Kurnia Naser, Dadang Supriatna dan Deding Ishak,” katanya.
Ketiga nama ini sama-sama berpeluang akan diusung, juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. PKB eksklusif akan mempertimbangkan nama yang akan diusung oleh Golkar.
“Masalah nama yang akan diusung Golkar ini tidak bisa disepelekan. Harus dihitung betul,” katanya.
Baca Juga:Raih WTP Setelah Menunggu 13 TahunPolda Jabar Salurkan Ribuan Paket Sembako
Bukan hanya kemenangan yang mendukung, namun calon yang diusung harus memiliki kemampuan untuk membawa perubahan di Kabupaten Bandung.
Jika Partai Golkar sudah mengeluarkan nama, PKB akan melakukan kajian terhadap nama tersebut.
Selain masalah itu, sampai saat ini kesepahaman baru dijalin di tingkat kabupaten, sementara untuk tingkat provinsi dan pusat masih belum ada kesepahaman.
“DPW dan DPP juga harus melakukan kajian. Punya kepentingan, jadi perdebatan koalisi tidak terbentuk masih ada,” katanya,
Namun pada prinsipnya, baik di DPC, DPW maupun DPP PKB yang meminta pasangan calon yang diusung harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. (bbs/drx)