oleh

Ketua Bawaslu : Berharap Kualitas Pilkada 2020 Jangan Sampai Terdegradasi Netralitas ASN

JAKARTA – Sebanyak 369 Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui melakukan pelanggaran netralitas selama gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dari data hingga 15 Juni 2020, Bawaslu mencatat pelanggaran terbanyak sebesar 33 persen dilakukan oleh pimpinan tinggi di daerah.

“Bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan ASN berupa kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho atau spanduk. Dari 369 ASN, 33 persennya adalah pimpinan tinggi daerah. Ini sudah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, di Jakarta, kemarin (19/6).

Baca Juga:  Patuh Tidak Mudik, Ratusan Konsumen Honda Lepas Rindu Melalui Silaturahmi Virtual 

Dia berharap kualitas Pilkada 2020 jangan sampai terdegradasi karena persoalan netralitas ASN. Bawaslu mengingatkan kepala daerah agar tidak memobilisasi ASN dalam pilkada.

“Apalagi kemungkinan kegiatan kampanye dialihkan dalam bentuk virtual. Tentu ini menjadi potensi pelanggaran netralitas ASN dalam bermedia sosial,” imbuhnya.

Para ASN, lanjutnya, diminta tetap mempertahankan sikap profesional. Yakni tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada 2020. “Cukup bertugas memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai ASN. Nggak perlu terlibat politik praktis,” paparnya.

Baca Juga:  Viral, Pria yang Provokasi Warga untuk Mudik Akhirnya Ditangkap Polisi

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto juga membenarkan hal tersebut. Dari data hingga 15 Juni 2020, sudah masuk 195 dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga