BANDUNG– Bupati Bandung, Dadang M. Naser menjadi sasaran para politisi dari sejumlah partai terkait kasus penyebaran daging babi yang dicampur dengan daging sapi.
Kritikan datang dari sejumlah partai di antaranya, Partai Nasdem. Bupati Bandung Dadang M. Naser layak meminta maaf soal temuan daging sapi palsu olahan dari daging babi yang telah beredar di Kabupaten Bandung. Hal itu disampaikan Ketua Nasdem Kabupaten Bandung, Agus Yasmin.
Menurut Agus, kasus ini jelas merupakan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai seorang figur pimpinan daerah kepada bawahannya.
“Fungsi pengawasan atas izin edar daging di pasar itu kewenangan pengendaliaannya di Pemda (Pemerintah daerah) dan juga di tangan bupati,” tegas Agus dilansir RMOLJabar, Rabu (13/6).
Agus menjelaskan, akibat kelalaian bupati banyak umat Islam di Kabupaten Bandung telah mengonsumsi barang haram itu. Sebab dari pengakuan pelaku praktik ini telah berjalan satu tahun.
“Secara ekonomi dapat dihitung kerugian dari jumlah per kg selisih daging yang dijual. Tapi secara syariah memakan batang haram itu neraka ganjarannya. Siapa yang salah? masa tukang parkir di tiap pasar?” tegasnya.
Agus kembali mendesak Bupati Bandung Dadang M. Naser gentlemen meminta maaf secara terbuka kepada umat muslim atas kelalaiannya. Masalah dosa, kata Agus, biar itu urusan bupati sebagai pemimpin yang merasa sudah benar dengan Allah SWT.
“Atas nama bagian dari umat muslim di Kabupaten Bandung kami sampaikan terima kasih kepada jajaran polisi yang membantu mengungkap kasus ini. Sehingga kemurnian syariat Islam berjalan dengan baik. Insya Allah semua menjadi amal jariah,” tuturnya.
Sorotan yang sama disampaikan Partai Demokrat Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Naser harus mengevaluasi kinerja Disperin usai terungkapnya peredaran daging sapi palsu.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang SH mengaku heran dengan temuan itu. Apalagi peredaran daging palsu hasil olahan dari daging babi telah satu tahun. “Kami melihat jajaran Pemkab Bandung khususnya yang membidangi perdagangan kecolongan,” ungkap Endang.
Pucuk pimpinan partai berlambang bintang mercy itu juga mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan selama ini.
