BANDUNG– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyoroti soal perubahan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Barat dari angka Rp 7,9 triliun menjadi Rp 10,2 triliun.
“Nah yang pertama saja Rp 7,9 triliun ini belum ada laporannya ke DPRD, seperti apa sebenarnya (teknis penyalurannya), darimana saja pergeseran itu. Nah kedua sudah muncul lagi, dan ini sudah pergeseran yang keempat kalinya, bukan perubahan kedua,” ujar Yunandar kepada Jabar Ekspres, kemarin (4/5).
Menurutnya, Pemprov Jabar juga harus transparan kepada publik soal dana yang disalurkan disertai dengan data yang valid dan tepat sasaran.
“Dari Rp 10,2 triliun ini kalau melihat ke angka Rp 7,9 triliun itu kan komposisinya Rp 4 triliun sekian untuk bantuan sosial, Rp 2 triliun sekian untuk fasilitas kesehatan, dan sisanya tidak sampai Rp 1 triliun itu untuk penggerak ekonomi,” imbuhnya.
Disinggung mengenai penyaluran bansos, Sekretaris Komisi II itu menyampaikan bahwa sampai hari ini hampir belum sama sekali tersalurkan. Sebab, sambung dia, ada kesulitan masalah data dari 3,7 juta data dari kota/kabupaten itu masih ada 1,7 juta data yang masih harus diperbaiki karena masih ada alamat lengkap, NIK yang harus diperbaiki.
“Namun, sudah ada sekitar 2 juta KK (kepala keluarga) sudah memenuhi kelengkapan, masalahnya ini belum diverifikasi sesungguhnya, nanti kelihatannya strategi pemprov akan memverifikasi,” tambahnya.
Dia memandang, bantuan baik dari pusat, provinsi, kota/kabupaten dan desa itu hanya sampai empat bulan atau bulan Agustus. Sehingga, kata dia, harus ada kesiapan di bulan September hingga Desember untuk menghadapi kondisi dimana ketika bantuan sosial sudah tidak ada lagi.
“Jadi seharusnya di Jabar dengan adanya usulan baru Rp 10,2 triliun itu seharusnya poin ketiga perihal masalah ekonomi harus dinaikan. Kenapa begitu? Karena hitungan gubernur juga mengatakan bahwa bantuan sosial hanya bertahan Juli atau mundur-mundurnya Agustus-lah, karena April belum sama sekali,” katanya.
Menurutnya, ketika sektor ekonomi berputar maka masyarakat selama September hingga Desember itu tidak bergantung lagi kepada bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun desa, sehingga diperlukan adanya strategi yang berbeda.
