CIREBON– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menyebut, pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 nyatanya menjadi persoalan baru.
Sebab, ketidaksesuaian data membuat banyak perangkat desa menjadi bulan-bulanan kekecewaan masyarakat lantaran Bansos yang tidak merata.
“Sasarannya sekarang itu para perangkat desa dan RT, RW karena mereka merasa bertanggung jawab secara moral atas ketidakadilan yang diterima warganya, karena Bansos korona tidak sesuai harapan,” ujar Rudiana, kemarin (29/4).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai persoalan terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah tingkat desa dan pusat. Dirinya berempati pada aparatur pemerintah yang peduli menyikapi tidak tepatnya penyaluran Bansos.
“Kami harapkan pemerintah terkait dari tingkat desa sampai pusat segera berkoordinasi mencari solusi dari permasalahan data ini bisa diselesaikan. Kasihan aparatur desa (mereka) garda terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Satori menyebut, dampak korona tidak hanya dirasakan masyarakat biasa, namun kalangan menengah hingga atas ikut mengalami perubahan yang luar biasa akibat virus tersebut.
“Sekarang ini dampak dari korona itu kan tidak melihat status sosial, ekonomi menengah ke atas juga sama. Harus ada pendataan ulang karena pendataan yang pertama terlalu cepat sehingga hasilnya tidak dapat mengakomodir masyarakat miskin baru,” terang Satori.
Menurutnya, tumpang tindih terkait data masyarakat penerima Bansos Covid-19 dapat mempertajam konflik sosial di tengah masyarakat. Sebab, banyak desa yang tidak mendapat bantuan akan mengundang kecemburuan sosial.
“Memang dilematis saat pemerintah desa harus sebisa bisa mungkin mengkondisikan rakyatnya supaya tenang, karena jumlah pembagian Bansos tidak sesuai jumlah penduduk yang membutuhkan,” tuturnya.
Satori menyatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sangat besar dalam penanganan Covid-19, yang bersumber dari realokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan. (bbs/drx)
