BANDUNG– DPRD Kota Bandung terus mendorong Pemkot Bandung agar melakukan pembangunan sejumlah proyek yang pro terhadap masyarakat. Salahsatunya soal pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Program rusunawa disebut merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah kebutuhan permukiman dan perumahan di Kota Bandung. Terutama pada daerah padat perkotaan yang jumlah penduduknya selalu meningkat, sedangkan lahan tanah kian terbatas.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer SM Silalahi menyebutkan, area pinggiran harus menjadi fokus Pemkot Bandung untuk membangun rusunawa. Sebab, harga juga dinilai lebih terjangkau.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung ada 2.500 orang yang menjadi waiting list peminat rusunawa.
Menurutnya tingginya angka tersebut karena jumlah kamar hunian di rumah susun sewa sederhana sangat terbatas.
Akibatnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki tempat tinggal di tengah kota. “Memang seharusnya pembangunan rusunawa sederhana tidak harus di tengah kota, itu akan memakan biaya sangat mahal. Lahan Pemkot seperti itu sangat terbatas,” ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Jumat (24/4).
Dia menjelaskan, saat ini Pemkot Bandung baru memiliki tiga Rusunawa, yaitu di Kawasan Cingised, Sadang Serang dan Rancacili. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan patuh dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Bandung, terkait masalah hunian.
Akan tetapi, dengan didorongnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tinggal di rusunawa sederhana, maka pemerintah tetap dibutuhkan dalam pemeliharaan rusunawa tersebut. Folmer menjelaskan, biaya pemeliharaan ini tidak bisa diserahkan kepada penghuni yang mayoritas MBR.
Karena untuk membayar sewa, biayanya ditentukan mengacu pada perhitungan presentase pendapatan upah minimun kota. “Ini juga untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tapi tetap bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak sebagai tempat tinggal,” tandasnya. (bbs/drx)
