SOREANG – Adanya bantuan yang akan diberikan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dikhawatirkan akan menjadi konflik warga di tingkat desa jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan data dilapangan.
Kepala Desa Tenjolaya Ismanto Soemantri mengatakan, pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya bantuan itu. Namun yang menjadi khawatiran adalah proses pembagiannya. Terlebih bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian masyarakat Jawa Barat saja.
Dia menuturkan, sebetulnya data yang bisa menjadi acuan bisa berdasarkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 dan non DKTS.
Namun, karena kenyataan dilapangan banyak warga yang mengalami kesulitan dikhawatirkan akan berakibat protes warga kepada kepala desa.
’’Para kepala desa khawatir akan menjadi sasarannya dan bahkan memunculkan konflik di tengah masyarakat,’’jelas Ismantoe.
Dia meminta, Gubernur harus menyikapi kehawatiran para kades. Sebab, saat ini warga desa sudah banyak yang mempertanyakan bantuan itu.
“Masyarakat banyak mempertanyakan kapan bantuan itu akan cair, dan mempertanyakan bantuan yang diberikan gubernur itu untuk semua masyarakat,” kata dia.
Ismantoe menambahkan, di desa Tenjolaya sendiri berdasarkan data yang dimiliki ada sekitar 700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dilakukan verifikasi.
Namun, setelah diajukanh ke Pemprov Jabar yang memenuhi verifikasi oleh Pemprov Jabar hanya 140 KPM.
’’Nah ini kenyataannya tidak seperti itu, karena yang terkena dampak ekonomi karena penyebaran Covid-19 sangat banyak,’’kata dia.
Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan solusi untuk masyarakat yang tidak masuk data untuk dapat menerima bantuan dari pemprov juga.
Ismantoe berharap DPRD dan Apdesi Kabupaten Bandung untuk bergerak menanggapi kekhawatiran para Kades itu.
’’Kami khawatir kebijakan pemerintah pusat, pemprov dan Kabupaten Bandung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 akan menjadi masalah baru di Pemerintahan Desa,’’pungkas Ismantoe. (rus/yan).
