BANDUNG – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Mochamad Ichsan berharap agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih rapih dalam menentukan pendataan masyarat.
Sebab, kata dia, waktu yang diberikan bagi aparatur desa dalam sepekan sepertinya sulit dijalankan, sehingga gelombang protes masyarakat di bawah masih terus bergulir akibat ada yang tidak terdata dengan benar.
“Lalu, 16 triliun rupiah untuk 4 bulan ke depan disiapkan oleh pemprov Jabar dari April hingga Juli untuk penanganan wabah covid-19 ini, pastikan juga uangnya ada, jangan sampai mengambil anggaran kebutuhan pembangunan wilayah masyarakat yang memiliki efek jangka panjang,” ucapnya M Ichsan di Bandung, Kamis (16/4).
Ia mengaku, sehari BoDeBek menjelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ia mematau kelapangan untuk melihat seperti pendistribusian bantuan provinsu Jabar. Sebab, kata dia, pendistribusian bantuan diluar zona merah masih sangat tebal kuotanya.
“Contohnya Sukabumi, bantuan itu meliputi 200.000 KK, padahal Sukabumi bukan daerah PSBB, tetapi untuk Bogor, Bekasi, itu hanya 40.000 KK, sehingga ini menjadi ramai di masyarakat,” kata Ichsan.
Dirinya pun menambahkan lagi masalah daftar nama penerima bantuan provinsi Jawa Barat dibawah itu untuk kondisi saat ini sudah berubah, bisa saja statusnya sudah ada yang tadinya miskin sudah meningkat sekarang.
“Di lapangan itu tidak semudah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga hampir semua daerah keluhannya sama bagi aparatur desa hingga RT dan RW justru situasinya malah menjadi ngeri-ngeri sedap karena warga bisa protes,” cetusnya.
Dengan tidak mencukupinya bantuan Gubernur tersebut, ungkap dia, nantinya akan dinamis, waktu rapim terakhir Jawa Barat itu jumlahnya 1,6 juta penerima bantuan sekarang bertambah kuotanya. Jadi 1,9 juta karena usulan dari masing-masing anggota DPRD khususnya di wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi).
“Kalau Dishub, kaitannya dengan physicaldistancing masyarakat dalam kondisi terdesak dia akan otomatis akan memakai alat transportasi, setelah tanggal 12 April itu di wilayah bekasi volume kendaraan malah lebih banyak karena 14 hari setelah maret ini terlampaui dipikir masyarakat sudah aman,” ungkap Ichsan.
Iapun menerangkan untuk wilayah Bekasi Dishub menerapkan formasi angkutan umum yang tadinya 1-4-6 untuk masa PSBB semua dipangkas menjadi 50% harus dikurangi dan tidak boleh lebih, semua harus tetap dibatasi dan menjaga jarak.
