BANDUNG – Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Setia Mulyawan mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak besar dengan dirumahkannya ribuan karyawan. Sebab, pandemi Korona menyentuh semua sektor dari hulu hingga hilir.
“Tekstil ini menurut saya tiga-tiganya terkena dampak. Jadi dari inputnya kena dampak bahan baku yang di datangkan dari luar negeri, kemudian terhambat, prosesnya terdampak karena ada pembatasan aktivitas sosial, sehingga terpaksa harus dibatasi aktivitas produksinya,” ucap Setia saat dihubungi Jabar Ekspres, Senin (6/4/2020).
Dijelaskan Mulyawan, dari segi ouputnya atau sisi pasarnya juga terdampak karena daya beli masyarakat sedang turun sehingga kemudian minat masyarakat untuk membeli komonditi yang non-primer.
“Ketika semua elemen kena, sangat beralasan kalau kemudian ada gelombang PHK,” jelasnya.
Dengan adanya gelombang PHK, Ekonom UIN Bandung itu menyarankan supaya Pemprov untuk bisa menyiapkan program yang bisa memberikan skill bagi karyawan yang terkena PHK dampak Covid-19.
“Tidak hanya diberi pelatihan keterampilan atapi juga diberi stimulus pendanaan supaya mereka bisa melakukan usaha produktif tanpa harus bekerja di perusahaan,” sarannya.
“Apakah meraka digiring ke sektor pertanian, apakah ke sektor mikro kecil jadi mereka punya skill yang bisa digarap khusus untuk yang kena PHK,” tambahnya.
Saat disinggung mengenai program Pemprov Jabar dalam menangani masyarakat yang hilang pekerjaan akibat Covid-19 dengan menyediakan Rp 13 triliun untuk padat karya, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar.
“Dengan catatan, pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat juga ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian program padat karya digulirkan, kemudian ada pendapatan masyarakat tapi barang yang mau dibelinya tidak ada,” urainya.
Kondisi ini, sambung dia, akan berdampak pada jumlah uang yang beredar menjadi banyak. Tapi barang dan jasa untuk yang bisa dibeli oleh uang tersebut tidak ada. Sehingga nanti malah uang tersebut malah tidak ada nilainya (Inflasi)
“Jadi pada saat program itu diluncurkan pemerintah tetap harus memperhatikan jaminan pasokan kebutuhan pokok supaya tetap tersedia di masyarakat,” pungkasnya. (mg1)
