BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta untuk tetap diam dirumah (Social Distancing) serta menjaga kesehatan. Tak hanya itu, Pria yang akrab di sapa Kang Emil itu pun melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman di masa penyebaran Covid-19.
“Ini kalau mudik kekampung halaman maka yang baru datang ke kampung halaman itu akan diberi status ODP dan dengan status ODP maka kewajibannya adalah diam dirumah 14 hari tidak boleh kemana-mana,” ucap Emil di Gedung Pakuan, Bandung, Jum’at (27/3).
Dikatakan Emil, jika masyarakat yang sudah terlanjur mudik nantinya bakal diingatkan oleh pihak kepolisian, sehingga harus berdiam di rumah selama 14 hari.
“Saya sudah tugaskan polisi-polisi seJawa Barat barangsiapa yang meraka keburu pulang ke kampung halaman maka polisi akan mengingatkan mereka untuk tidak berkeliaran tinggal dirumah,” katanya.
Orang nomor 1 di Jabar itu mengaku sudah berkoordinasi kepada pihak kepolisian (Polda Jabar) untuk memonitoring masyarakat yang nekat untuk mudik ke kampung halamannya.
“Tapi untuk mencegah sebaiknya mereka yang datang dari Jakarta menahan diri sampai minggu ini jangan merencanakan untuk pulang kedaerah karena akan memperumit sistim kesehatan dan sistim pelacakan kami Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogjakarta,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jumlah Orang Dalam Pengawasan (OPD) di Jabar mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan angkat tersebut diakibatkan oleh banyaknya warga yang bekerja di Jakarta memaksakan mudik atau pulang ke kampung halamanya.
“Jadi problem hari ini ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta mempergunakan tidak kerja ini malah pulang ke daerahnya, dan ini yang menjadi kendala besar sehingga kita akan melakukan sebuah tindakan yang lebih berefektif,” ucap Emil sapaan akrabnya di Gedung Pakuan, Kamis (26/3).
Kendati demikian, Emil mengaku saat rapat bersama dengan Anggota DPRD Jawa Barat, pihaknya mendapat usulan untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown dibeberapa daerah Kabupaten/Kota di Jabar.
“Kita diskusikan dengan pemerintah pusat apakah masukan-masukan dari Pemprov Jabar bisa dipertimbangkan terkait beberapa masukan dari Dewan karena situasi di daerah banyak orang mudik,” katanya. (mg1/yan).
