BANDUNG – Keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat menjadi anggota kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sejauh ini belum menjadi prioritas untuk dipulangkan.
Anggota Fraksi DPR RI Partai NasDem ini mengungkapkan, keputusan soal kombatan ISIS dan keluarganya asal Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia merupakan keputusan bersifat politis dan memerlukan dukungan tidak hanya oleh aturan dan pertimbangan logis. Tapi juga harus didukung oleh semua elemen bangsa ini.
‘’DPR RI perlu menekan Pemerintah dengan menyimak suara-suara dari DPR RI, Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka,” ujar dia dalam keterangan resminya di Bandung, (10/2).
Farhan menilai, selama ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nasib Eks WNI anggota ISIS di kamp penampungan Syria dinilai masih menjadi dilema pemerintah Indonesia mengingat upaya derasikalisasi mereka tidak mudah dan diprediksi membutuhkan waktu lama dengan kategori sulit.
“BNPT bukan tidak pernah berhasil, tapi memang tantangan BNPT sekarang adalah mampukah menjadi bagian masyarakat global yang akan melakukan penghapusan radikalisasi agama,” katanya.
Kendati begitu, pemerintah seharusnya memprioritaskan WNI yang tidak terlibat ISIS. Sebab, diketahui ada sekitar 150 Mahasiswa dan 1,000 perkerja migran Indonesia di Syiria.
‘’Mereka tersebar Damaskus, Aleppo, Homs, Hama. Pemerintah seharusnya cari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air.
Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan. Informasi yang yang didapat BNPT, dari beberapa komunitas internasional, termasuk saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighters) dan keluarga mereka saat ini ada di beberapa kamp pengungsi di Suriah.
“Di antaranya, ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam. Kami rapat,
