BANDUNG– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan, PKS dengan sepenuh hati mendukung seluruh kinerja Ridwan Kamil sebagai gubernur yang membawa visi misi membangun Jawa Barat.
Dirinya menekankan, meskipun pada saat Pilgub Jabar kemarin PKS dan Ridwan Kamil berhadapan, bukan berarti dukungan PKS untuk pembangunan di Jabar tidak dilakukan pasca pergantian kekuasaan.
“Kita memandang itu sebagai proses normal dari pergantian kekuasaan, dan di situ pasti ada kompetisi, begitu kompetisi selesai buat PKS itu selesai, karena itu kemudian yang perlu dilakukan adalah kerjasama,” jelas Sohibul Iman kepada wartawan di Hotel Grand Preanger Jalan Asia Afrika, Minggu (9/2) usai menghadiri Pembukaan Training Orientasi PKS Jawa Barat.
Selanjutnya, Iman menjelaskan, partainya mempunyai prinsip bahwa siapapun yang menang dalam kontestasi pilkada, maka menjadi suatu kewajiban untuk PKS mendukung pemimpin tersebut sukses membangun daerahnya.
“Karena harus sukses maka kami mendukung ketika kebijakannya baik untuk masyarakat. Tapi ketika tidak baik tentu kami akan memberikan koreksi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat, Haru Suandharu. Menurutnya, PKS akan terus mengawal jalannya pemerintahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam merealisasikan pembangunan di Jabar.
Dia mengaku, oposisi itu tidak masuk kabinet di pemerintah pusat. Sedangkan di daerah, PKS tidak punya orang untuk di tempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya kira sudah jelas, arahan presiden semua kader PKS memastikan keberhasilan pada daerah, tidak hanya yang dari PKS, tapi semua kita bekerjasama untuk kepentingan rakyat,” kata Haru
Haru mengungkapkan, pihaknya siap mendukung pemerintahan Gubernur Jawa Barat dengan totalitas. Akan tetapi, lanjut Haru, PKS juga siap mengkritik dan memberikan masukan serta koreksi sesuai dengan perundang-undangan ataupun kepentingan rakyat.
“Semua masukan, kritik, nasihat harus berbasis kepada data, dan fakta, tidak boleh subjektif. Tentu kita akan sampaikan melalui kader-kader kita di DPRD dalam bentuk laporan kerja dengan OPD atau secara langsung kepada ketua DPRD lalu ke pak Gubenur,” jelasnya.
