JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot para pejabat TNI-Polri yang bertugas di daerah jika tidak bisa menuntaskan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
Bahkan, ucapan tersebut bukan hanya sekadar ancaman melainkan aturan main yang telah disepakati sejak 2016 dan berlaku sampai saat ini.
“Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima TNI , ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,” ucap Jokowi pada acara tentang upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 , Jumat, (7/2).
Menurut Jokowi, karhutla merupakan sesuatu yang menjadi kekhawatiran bersama. Sebab karhutla sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air.
Menurutt laporan dari Menko jutaan hektare lahan telah terbakar. Sehingga, peristiwa itu butuh kesiapan dilapangan untuk penanggulangannya.
‘’Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan,’’tegas dia.
“Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare,” lanjutnya.
Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare.
“Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” katanya.
Oleh sebab itu Presiden mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan.
“Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa, beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada. Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya.
Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera.
“Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” demikian Presiden Joko Widodo. (gw/fin)
