BANDUNG – Kota Bandung dan DKI Jakarta rencananya menjadi kota untuk pilot project pemberlakuan Program Kartu Pra Kerja yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Namun hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menerima kabar teknis pemberlakuan program yang merupakan janji politik pasangan presiden Joko Widodo dan Maruf Amin pada saat kampanye.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaifudin membenarkan jika Kota Bandung dan DKI Jakarta sebagai pilot project. Namun hingga saat ini Arief mengaku pihaknya belum menerima keberlanjutan informasi terkait teknis yang akan digunakan.
”Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjutan. Kami menunggu arahan dari pusat,” kata Arief, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Selasa (4/2).
Baca Juga:Virus Corona Berdampak pada PerekonomianPengelolaan TPA Sarimukti Selesai 2023
Menurutnya, untuk pelaksanaan teknis kemungkinan program tersebut masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) sehingga untuk pelaksanaannya akan ada petujuk teknis (Juknis) pelaksanaannya.
’’Jadi intinya kami masih menunggu, dan jika Kota Bandung ingin dijadikan pilot project Disnaker Kota Bandung tentunya selalu siap,’’ ujarnya.
Arief memaparkan, program kartu pra kerja sebetulnya memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat yang belum memiliki keahlian. Kemudian mereka nantinya akan ditempatkan di bidang industry yang membutuhkan.
Adapun mengenai isu pemberian gaji adalah tidak benar. Sebab, anggaran yang diberikan oleh pemerintah nantinya akan digunakan untuk operasional pelatihan peserta.
”Jadi buka diberikan gaji, pelatihan-pelatihan di Kota bandung sebenarnya sudah sering dilakukan. Kami sekarang menunggu kira-kira regulasinya seperti apa,” ungkapnya.
Arief mengatakan, sejauh ini pihaknya juga sedang menunggu jatah peserta kartu pra kerja yang katanya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk jumlah pengangguran di Kota Bandung sendiri ada sekitar 96 ribu. Jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung sebesar delapan persen.
Baca Juga:DPR Setujui Delapan Hakim AgungCegah Flu Burung, Unggas di Cimahi Mulai Divaksin
’’Kalau kita hitung 2019 kemarin secara prosentasi jumlah pengguran menjadi 8,2 persen,” terangnya.
Selain melalui program kartu pra kerja, lanjutnya, upaya Pemkot Bandung untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
”Biasanya ke Jepang. Sebab, kalau kita mempersiapkan tenaga kerja, tapi lapangan kerjanya tidak berimbang sayang tidak bisa diberdayakan,” pungkasnya.(mg2/ziz).