NGAMPRAH– Ratusan ribu orang di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak bisa mengakses jaringan seluler atau blank spot mulai dari layanan internet hingga jaringan untuk telpon. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) KBB, Ludi Awaludin di Ngamprah, Senin (3/2/2020).
“Ada lima desa di selatan dengan jumlah warga mencapai ratusan ribu orang yang kondisinya saat ini blank spot. Karena tidak adanya tower seluler (Base Transceiver Station atau BTS). Warga sangat kesulitan untuk mendapatkan jaringan akses internet, bahkan untuk menelpon dan SMS juga sulit,” kata Ludi.
Ludi menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mengajukan permohonan pembangunan BTS ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk wilayah blank spot. “Kita sedang meminta bantuan ke pusat (Kemkominfo) agar dibangunkan lima BTS di kawasan blank spot difokuskan di selatan. Harapannnya bisa disetujui sehingga warga sekitar bisa memanfaatkan layanan jaringan seluler,” katanya.
Menurut Ludi, jika BTS bisa terwujud di kawasan blank spot, maka akan memudahkan layanan informasi kepada masyarakat atau aksesbilitas telekomunikasi, menunjang kemajuan pariwisata dan peningkatan ekonomi warga. “Contoh saja, di kawasan wisata Curug Malela sangat sulit mendapatkan akses sinyal. Padahal di sana potensinya cukup besar, itu yang sedang kami perjuangkan agar di lokasi wisata bisa dioptimalkan untuk jaringan selulernya,” ungkapnya.
Ludi menambahkan, secara teknis BTS akan langsung dibangun oleh Kemkominfo. Sementara, Pemkab hanya menyediakan lahan milik pemerintah dan juga proses perizinan. “BTS akan dibangun langsung oleh pusat, kami hanya menyiapkan lahan dan perizinan. Setelah selesai dibangun, nanti teknisnya akan dikerjasamakan dengan sejumlah provider,” kata Ludi seraya menyebutkan saat ini jumlah BTS seluler mencapai 170 unit.
Bantuan BTS dari pusat tersebut, kata Ludi, sangat membantu untuk efisiensi APBD. Sebab untuk harga 1 unit BTS bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar. “Anggaran untuk mendirikan BTS itu cukup mahal bisa mencapai Rp 2 miliar/unit. Jika ini terwujud, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses jaringan seluler,” tandasnya. (drx)
