Maka dari itu, Pemkot kata Folmer, seharusnya bergerak cepat untuk memperbaiki sistem drainase yang ada. Selain itu, pemkot juga melakukan antisipasi dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah tersebut sebagai serapan air untuk penyeimbang pesatnya pembangunan infrastruktur.
”Kami sering kali menyampaikan bahwa persoalan banjir di Kota Bandung ini karena belum adanya rencana induk sistem drainase. Tentu ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Pemkot. Juga Pemkot harus benar-benar memperhatikan lingkungan, jangan mudah memberikan izin pembangunan di titik tertentu,” katanya.
Sebenarnya kata Folmer, Pemkot Bandung sudah melakukan perbaikan sistem drainasi namun sifatnya hanya rutinitas dan parsial (tidak menyeluruh). Padahal kata dia, anggaran yang disediakan untuk infrastruktur pembangunan cukup besar. Di antaranya anggaran infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
”Anggaran sudah kami alokasikan cukup besar, sekira 20 persen dari APBD Kota Bandung. Ini agar pemkot membuat kajian rencana induk sistem drainase. Tapi sampai sekarang belum melihat hasil kajiannya. Jadi kami melihat upaya mengatasi banjir ini masih belum optimal,” bebernya.
Meski begitu, dia mengakui bahwa untuk membuat kajian induk sistem drainase itu membutuhkan waktu yang cukup lama, serta diperlukan kerjasama dengan melibatkan semua Organsasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan banjir itu.
”Tapi saya melihat sinergitas OPD terkait masih lemah, belum ada koordinasi lebih intens,” pungkasnya. (tur/ziz)
