BANDUNG – Bencana banjir di Kota Bandung masih menjadi ancaman serius yang hingga kini belum ada solusi konkrit dari pemandu kebijakan. Beberapa wilayah selalu menjadi langganan banjir saat hujan lebat mengguyur.
Hal tersebut menjadi perhatian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Bahkan para legislator tersebut menilai, penanganan banjir selama ini tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Saya katakan banjir ini sudah darurat. Dengan kejadian di Gedebage, Dago, dan daerah lainnya yang awalnya tidak banjir sekarang menjadi titik banjir. Tentu ini sudah warning jika upaya mengatasi banjir selama ini tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan kami,” ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer Silalahi, kepada Jabar Ekspres, Rabu (29/1).
Folmer menilai sejauh ini ada dua penyebab Bandung kerap digenangi air. Pertama, karena kondisi kultur alam, dan kedua banjir kiriman dari luar daerah melalui saluran air sungai dan lain-lain.
”Jadi kalau banjir karena kondisi alam, itu sering kami sebut banjir cileuncang (limpasan air hujan) dari gorong-gorong yang meluber ke luar jalan sehingga terjadi banjir. Tapi kalau banjir kiriman masukknya dari sungai, gali dan lain-lain,” ucapnya.
Menurut Politikus PDIP ini, terjadinya banjir di wilayah Gedebage kemungkinan merupakan banjir kiriman dari luar daerah. Sebab, Gedebage yang berada di wilayah bagian timur itu berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Akibatnya, saluran drainase yang ada di wilayah tersebut tak mampu menampung debit air saat hujan deras.
”Apalagi dari dulu daerah Gedebage itu merupakan wilayah resapan air pesawahan (pertanian). Jadi di situ daerah basah,” sebutnya.
Hanya saja, lanjutnya, seiring dengan perubahan dan perkembangan pembangunan, titik banjir di wilayah tersebut saat ini semakin parah. Dia menyebut, banjir yang semakin parah di wilayah tersebut lantaran terjadi perubahan alih fungsi dari lahan pertanian ke hunian. Pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah tersebut berkembang pesat namun tidak diimbangi dengan sistem drainase yang baik.
”Saya melihat tidak ada keseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dengan percepatan untuk merevitalisasi sistem drainse sebagai tampungan air hujan. Pemkot kalah cepat,” katanya.
