Rp 200 Juta untuk Jembatan Amblas

NGAMPRAH– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk membangun kembali jembatan Cikengkrang di Kampung Sukamanah, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, yang amblas belum lama ini.

Saat ini, akibat amblasnya jembatan tersebut, jalur alternatif dari arah Kota Cimahi menuju Kantor Pemkab Bandung Barat terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Sedangkan kendaraan roda dua masih bisa melintas melalui bagian samping jembatan.

Kepala Dinas PUPR KBB, Anugrah menuturkan, setelah menerima laporan soal amblasnya jembatan tersebut, pihaknya langsung bergerak cepat untuk memperbaiki jembatan tersebut. Saat ini pihaknya baru membersihkan sampah serta puing-puing material yang hancur dan ada di bawah jembatan.

“Kami menargetkan pengerjaan fisik perbaikan jembatan kemungkinan dilakukan pekan depan, karena sekarang sedang dalam tahap persiapan,” ujar Anugrah, Minggu (26/1).

Disinggung terkait alokasi anggaran, Anugrah menyebutkan, posnya berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat murni pada perubahan parsial 2020, mengingat kondisinya darurat dan perlu penanganan segera seperti pembangunan tanggul penahan banjir di kompleks Cimareme Indah.

“Anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp 200 juta, jadi tinggal dikerjakan kalau semua siap. Semoga secepatnya agar jalan ini bisa dilalui lagi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menilai, jembatan yang amblas ini merupakan akses jalan vital bagi aktivitas warga. Makanya ia meminta agar perbaikan dilakukan secepat mungkin supaya kembali bisa dilewati warga.

Apalagi, kata Bupati, jalur ini merupakan salah satu akses alternatif warga dari arah Cimahi yang hendak menuju kantor Pemkab Bandung Barat di Ngamprah. Dirinya juga menanggapi keluhan warga soal dampak pembangunan perumahan di sekitar wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan penyempitan sungai dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Saya meminta dinas terkait untuk turun ke lapangan dan mengetahui bagaimana kondisi riil di lapangan, sehingga bisa dicarikan Solusi nya. Bagi pengembang atau siapapun, kalau membangun harus memperhatikan dampak lingkungan, jangan sampai mereka untung tapi masyarakat dirugikan,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan