NGAMPRAH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyesalkan soal rencana pencabutan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahkan, secara tegas Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menolak kebijakan tersebut lantaran merugikan banyak pihak yakni warga kurang mampu.
“Kalau subsidi dicabut berarti harga gas 3 kg jadi mahal, kasihan masyarakat. Saya tidak setuju rencana pencabutan subsidi itu,” tegas Bupati di Ngamprah, kemarin (21/1).
Dia menilai masyarakat kurang mampu di KBB masih banyak, bahkan kuota gas 3 kg yang ada masih kurang. Itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebelum kebijakan ini benar-benar direalisasikan pada awal semester II 2020. Konversi pengganti dengan uang bagi masyarakat kurang mampu juga dinilai belum tentu efektif, karena bisa saja dibelikan untuk keperluan lain.
“Kebijakan gas subsidi 3 kg ini kan sudah berjalan, masyarakat juga nyaman jadi sebaiknya tidak diganti pola baru. Karena kalau dikasih uangnya langsung ke masyarakat bisa saja dibelikan untuk kebutuhan lain, walaupun di sisi lain saya sepakat bahwa penerima gas 3 kg ini harus tepat sasaran,” ucapnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), KBB, Ricky Riadi menyebutkan, di KBB terdapat 28 agen penyalur gas dengan 653 pangkalan yang tersebar di 16 kecamatan. Berdasarkan data hingga Agustus 2019 tercatat total KBB mendapatkan pengiriman gas 3 kg sebanyak 9.459.120 tabung atau jika dirata-ratakan dikirim 1,2 juta tabung/bulan. Terkait rencana pencabutan subsidi gas 3 kg pihaknya belum mendapatkan sosialisasi dari provinsi ataupun pemerintah pusat.
Kalaupun kebijakan itu benar-benar dilakukan, pihaknya mengusulkan sebaiknya dilakukan penjualan gas 3 kg dengan sistem tertutup. Misalnya warga yang benar-benar kurang mampu didata, lalu mereka diberi kartu transaksi atau alat yang hanya bisa dipakai untuk keperluan membeli gas 3 kg. Sehingga hal tersebut diyakini bisa tepat sasaran dan menutup ruang bagi masyarakat mampu untuk memakai gas bersubsidi.
“Saya kira dengan sistem tertutup itu pemakai gas 3 kg bisa lebih tepat sasaran. Atau bisa dikombinasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan saldo yang hanya bisa dibelanjakan di e-warong atau warung gotong royong elektronik. Tinggal item kebutuhannya saja ditambah dengan memasukan komoditas gas 3 kg,” tandasnya. (drx)
