“Nah persoalannya mampu atau tidak ULP kita melakukan lelang secara keseluruhan berapa puluh atau berapa ribu paket pekerjaan yang ada di Jawa Barat, pengaturannya seperti apa, inikan kaitannya sengan schedule di ULP juga. Makin rapih schedule, makin rapi juga serapan anggaran, logikanya kan begitu,”ucap Daddy.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suhandharu mengatakan, APBD 2019 sebetulnya mengalami defisit jika saja tidak ditutup dari SILPA.
Menurutnya, untuk menutupi defisit itu jangan dari PA. Sebab, nantinya target pendapatan bisa saja tidak tercapai. Kendati begitu, devisit anggaran masih dinilai wajar. Sebab, secara aturan diperbolehkan sampai 6 persen.
Baca Juga:Hengki Makin Kompak dengan Partai BaruBupati: Jangan Sekedar Pajangan, IPAL Harus Berfungsi Ideal
“Nah hanya saja kedepan mungkin perencanaan kemudian pelaksanaan harus lebih baik gitu,”ucap Haru.
Dia menyoroti, tender-tender, lelang-lelang, infrastruktur yang besar-besar perencanaannya kurang baik. Sehingga, membuat pelaksanaan jadi terlambat atau gagal lelang.
Haru meminta, untuk perancanaan lelang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih baik lagi. Sehingga, SILPA bisa turun tidak seperti 2019.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat memilih pendapat berbeda, mengatakan Nilai SILPA Pemprov secara pasti baru akan keluar setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan audinya. Sedangkan besaran SILPA yang mencapai Rp 4,5 Miliar itu masih sebatas asumsi saja.
“Khususnya bantuan keuangan ke daerah kabupaten/kota. Selain itu, peyerapan anggaran biasanya dilakukan pada akhir tahun,”tutup Pepep. (yan/mg1)