SOREANG – Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengentasan kemiskinan menunjukan angka yang positif. Sesuai data Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2019, angka kemiskinan menurun.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Nina Setiana mengklaim angka kemiskinan sampai tahun 2019 berada 5,94 persen. ”Angka kemiskinan tahun 2019 di kabupaten Bandung menurun. Kami terus berupaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat dengan menggulirkan program BPNT hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” katanya saat ditemui di Soreang, Jumat (26/12).
Nina menjelaskan, program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu memberikan bantuan pangan non tunai, mengurangi beban pengeluaran warga miskin, program keluarga harapan bersyarat yakni ibu hamil, anak balita dan anak sekolah.
Selain itu, lanjutnya, ada kelompok usaha bersama untuk peningkatan ekonomi keluarga, kemudian ada pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan ada banyak program-program yang bisa menurunkan Angka kemiskinan.
”Penyaluran BPNT sendiri akan menggunakan indeks keuangan inklusif, di mana penyaluran bantuan keuangan formal kepada masyarakat tidak diberikan secara tunai, tapi dalam bentuk non tunai. “Dengan penerapan keuangan inklusif mereka akan diberikan ATM untuk ditukarkan menjadi bahan pangan, seperti beras, minyak, telur, gula dan kebutuhan pangan lainnya,” jelasnya
Dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung, kata Nina, sebanyak 3,7 juta jiwa, angka kemiskinan terus menerus mengalami penurunan. Dari 7,61 persen pada tahun 2016, turun menjadi 7,36 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan di angka 6,65 persen dan Tahun 2019 ini turun lagi menjadi 5,94 persen.
”Kalau dulu kan parsial, setiap dinas memiliki data angka kemiskinan masing-masing, sehingga setiap dinas angka kemiskinan tidak sama, namun saat ini, semua data terkoordinir dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun data itu di launching oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena BPS yang punya kewenangan mengumumkan data-data tersebut,” tuturnya. terangnya.
”Kami berharap angka kemiskinan di kabupaten Bandung bisa lebih menurun dan angka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,”akunya.
Lebih lanjut Nina menjelaskan, selain kemiskinan, upaya lain untuk mengatasi warga miskin yang mengalami kekerasan terhadap anak dan perempuan, Dia membeberkan untuk warga miskin yang mengalami kekerasan maka pihaknya akan mengaksesmen.
