oleh

Buruh Minta SK Gubernur Direvisi

BANDUNG – Aksi mogok masal yang direncanakan oleh para buruh pada 3 Desember dan 4 Desember kemungkinan besar batal. Sebab, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bersedia menkaji kembali sejumlah poin dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Kesepakatan ini, diperoleh setelah perwakilan para organisasi buruh dan pekerja melakukan audensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rudhanul Ulum di Gedung Sate.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto mengatakan, dalam SK Gubenur itu, pada poin ke tujuh Huruf D harus ada perubahan dan kepala daerah harus memfasilitasi perundingan UMSK. Kajian itu akan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk perwakilan buruh.

“Kita minta tadi kepada wakil gubernur jangan lama-lama. Sebelum UMK ini berlaku, persoalan Huruf D Diktum ketujuh harus sudah selesai, termasuk surat edaran gubernur kepada bupati/walikota mengenai perundingan UMSK,” kata Roy kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Sate, Senin (02/12).

Selain itu, sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat juga akan menetap di Bandung hingga kajian tersebut dilakukan.

“Kita menunggu hari Jumat keputusannya apa, kalau keputusannya tidak berpihak kepada kita, maka kita siap demo. Para pemimpinnya yang di luar daerah jangan pulang, kita menginap di Bandung, wayahna,” kata dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga