BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian, kemarin. Kunjungan tersebut untuk berkonsultasi kaitan penyelarasan program Holtikultura di Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid menyebutkan dalam kunjungan itu, diketahui Pemerintah Pusat memberikan anggaran kaitan dengan penyelenggaraan program Holtikultura, namun banyak daerah di Jawa Barat yang enggan untuk menyerap anggaran tersebut.
“Pemerintah dalam hal ini kementerian banyak program, dan juga pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah, tapi permasalahnnya Jawa Barat sendiri di tahun 2019 saja anggarannya tidak terserap semua dari pemerintah, itu yang menjadi kendala,” kata dia, Rabu (20/11).
“Padahal kalau ingin adanya penambahan anggaran di tahun berikutnya, minimal daya serapnya mendekati 100 persen. Sehingga 2020 semakin kurang, sebenarnya bisa ditambahkan kalau kegiatan yang menggunakan dana alokasi khusus yang dikerjasamakan antara kementerian dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dengan peluang ini, ia mengajak agar pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, untuk memanfaatkan potensi bantuan dari kementerian, agar peningkatan produktivitas lahan Holtikultura dapat lebih maksimal.
“Dengan peluang ini, ada hal yang menarik, dana itu tidak melulu bantuan dari provinsi atau dari daerah, ada juga peluang dari kementerian. Pemda harus mau mengajukan itu ke kementerian dengan membuat proposal,” tandasnya. (mol/yan)
