Hery pun menegaskan, keberadaan BIJB Kertajati merupakan wujud konektivitas di Jawa Barat antara pusat-pusat ekonomi untuk percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan.
”Keunggulan Kertajati mampu menjadi hub maskapai besar, mengkoneksikan ke global dan nasional jauh lebih baik dari Bandara Husein. Nanti juga ada Aerocity-nya. Ekonomi Jabar, termasuk Bandung Raya, juga akan lebih melompat dengan adanya Kertajati, pembangunan juga akan merata,” ujar Hery.
Selain itu, Hery berujar keberadaan BIJB Kertajati membuat warga Ciayumajakuning, Priangan Timur, dan lain-lain, akan lebih bisa menjangkau transportasi udara dengan lebih dekat.
Sementara itu, runway maupun kapasitas menerima pesawat di Bandara Husein yang sangat terbatas sudah tidak bisa dikembangkan menjadi alasan utama mengapa BIJB Kertajati harus didukung sebagai bandara komersial representatif Jabar.
”Kalau kita gagal memanfaatkan momentum dan timing sekarang, misalnya menunggu Tol Cisumdawu jadi, maka kerugian yang akan ditanggung oleh warga Jabar, termasuk warga Bandung Raya, karena sudah bayar pajak dan membiayai BIJB Kertajati,” ucap Hery.
”Imbauan kami, mari kita bersabar, jangan khawatir, semua akan indah pada waktunya. Kalau sekarang repot-repot 2,5 jam (ke Kertajati), saya pikir itu harga yang pantas untuk kita nanti punya bandara yang luar biasa megah dan terkoneksi dengan baik,” ujarnya.
Dishub Jabar sendiri mendukung keberadaan BIJB Kertajati mulai dari mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, memaksimalkan fungsi fasilitasi dan koordinatif, membantu realisasi penyertaan modal, menyediakan rambu-rambu, marka, dan sebagainya di sekitar Kertajati melalui anggaran Dishub, hingga mendorong realisasi penerbangan umroh dan haji mulai 2020 di Kertajati termasuk embarkasi haji.
Hery pun mengingatkan kembali fungsi enclave sipil Bandara Husein Sastranegara milik TNI AU ini. Menurutnya, wajar jika secara parsial maupun total bandara di kawasan padat penduduk itu akan dikembalikan fungsinya sebagai landasan udara militer.
”Semua unsur, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sudah sepakat dan menjadi regulasi bahwa Kertajati adalah bandara utama Jawa Barat. Kalau sudah ditentukan, semua harus mengacu ke sana termasuk RTRW kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung harus menyesuaikan RTRW, tidak lagi mencantumkan secara jangka panjang Bandara Husein sebagai bandara utama,” ucap Hery.
