BANDUNG – Aceng Fikri dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Jawa Barat. Kepastian tersebut terungkap dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang digelar di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (2/10).
Kendati sudah ada kepastian, namun Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Jawa Barat, Benny Ramdhani tidak menjelaskan sebab pemberhentian mantan Bupati Garut tersebut.
”Kalau ditanya soal kenapa Pak Aceng diberhentikan, saya tidak akan menjawabnya. Biarlah hal ini menjadi pembahasan internal kami,” ungkap Benny, disela-sela kegiatan Rapimda DPD Partai Hanura Jawa Barat (Jabar).
Dia mengatakan, ada dua agenda yang dilaksanakan oleh DPD Hanura Jabar. Pertama pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Papimda), dimana rapat tersebut merupakan forum tertinggi partai Hanura dalam pengambilan keputusan yang sifatnya khusus dan mendesak.
”Agenda yang kedua, pelaksanaan Musdalub terkait pemberhentian ketua lama Pak Aceng Fikri dan penunjukan saya sebagai Plt,” katanya.
Sejak dua bulan lalu, lanjut Benny, sebenarnya Aceng Fikri sudah tidak lagi menjabat. Kemudian dirinya ditunujuk sebagai Plt Ketua DPD Hanura Jabar.
”Sekarang partai segera mengagendakan pemilihan ketua baru. Kalau berdasarkan AD/ART (Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai, saya sendiri yang nantinya ditetapkan sebagai Ketua DPD secara definitif,” ucapnya.
Sementara terkait pelaksanaan Rapimda, dia menjelaskan, pelaksanaan rapat ini bersifat khusus dan mendesak untuk membahas mengenai hasil pemilu 2019. Bahkan, kata Benny, Rapimda dilakukan secara serentak di 34 provinsi se-Indonesia.
”Kita baru saja mengikuti pemilu 2019, hasilnya sudah diketahui jika Hanura di tinggakat nasional tidak lolos. Tapi alhamdulillah untuk tingkat daerah kita masih mendapatkan 800 kursi,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam Rapimda ini juga, pihaknya merumuskan agenda politik di tingkat nasional. Salah satunya berkaitan dengan pemilihan menteri oleh Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
”Sebentar lagi Pak Jokowi mengumumkan menteri kabinet kerja ke dua dan juga tentu apa yang harus kami rumuskan terkait agenda-agenda ke Indonesiaan, kebangsaan dan kerakyatan,” rincinya.
Tidak sampai di situ, menurut Benny, melalui Rapimda ini pula, DPD Hanura Jabar meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan akan meminta agar seluruh aset partai segera dikembalikan.
