JAKARTA – Aksi unjukrasa mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan UU KPK berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat bentrokan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan aparat keamanan yang menjaga unjuk rasa juga tidak menginginkan terjadinya tindakan anarkis.
”Kalau terjadi anarkis semua nggak menginginkan. Sama juga, polisi juga tidak menginginkan. Betul-betul tidak menginginkan. Siapa sih yang mau ada korban?” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (25/9).
Menurutnya, massa pengunjuk rasa juga harus paham peraturan batas waktu diperbolehkannya dalam aksi unjuk rasa. Dia menambahkan aparat keamanan juga memiliki kondisi psikologi yang proporsional.
”Demo itu dipaksakan sampai malam. Nah, batas kelelahan itu muncul. Jengkel, marah muncul. Akhirnya uncontrol. Begitu uncontrol, aparatnya kadang-kadang bertindak di luar kontrol juga. Karena sama-sama lelah. Aparat kan juga manusia biasa,” tegas mantan Panglima TNI ini.
Dia mengatakan pihaknya tidak keberatan selama unjuk rasa dilakukan penyampaian usulan dan harapan. Namun massa pengunjuk rasa tidak perlu melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dia meminta unjuk rasa jangan sampai menimbulkan rasa takut masyarakat dan membuat kerusakan di ruang publik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pihaknya akan memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak akibat demonstrasi.
”Kami lakukan penilaian atas fasilitas-fasilitas umum yang harus diperbaiki akibat aksi unjuk rasa,” kata Anies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).
Dia mengatakan, Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki aset pemprov yang dirusak. Anggaran yang digunakan bukan anggaran khusus. Melainkan anggaran yang memang disediakan untuk perawatan rutin.
”Yang memang aset milik Pemprov DKI Jakarta, nanti kita akan segerakan. Kita ada anggarannya. Itu perawatan rutin,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menuding aksi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu.
”Pak Wiranto harusnya lebih bijak menyikapi dan merespons tuntutan Mahasiswa bukan mengeluarkan tudingan yang justru dapat memicu amarah Mahasiswa. Kita harus beranjak dari cara-cara lama dalam menangani aksi Mahasiswa,” kata Razikin kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (25/9).
