Dia menyarankan mereka yang nantinya maju dalam pemilu bisa memaksimalkan sosial media dalam berkampanye. Yang terpenting menghindari politik uang. Selain itu, partai politik juga harus terbuka dengan mereka yang kompeten, tetapi tidak punya modal politik.
Terpisah, anggota DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam yang belum lama dilantik mengatakan, tidak ada aturan spesifik dari partai yang mengatur hal tersebut. Menurutnya menggadaikan SK adalah hak pribadi. Hanya saja, dia menilai perlu ada pembagian. Mereka yang konsumtif ataupun mereka yang berinvestasi. “Jika gadai SK untuk membeli mobil baru itu konsumtif. Berbeda jika memang tujuannya investasi. Membeli tanah atau rumah. Setiap tahunnya, selalu ada kenaikan harga. Tentu saja investasi yang baik,” ujar kata Rusdi. (khf/fin/rh)
Fenomena Anggota Dewan Gadai SK
– Belum sebulan dilantik, anggota DPRD terpilih ramai-ramai gadai SK ke bank
– Pertama terjadi pada 2014 lalu, dewan terpilih juga pernah menggadaikan SK. Kini, periode 2019-2024, hal serupa terjadi lagi
– Besaran pinjaman bervariatif. Mulai Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar
– Penyebarannya hampir merata. Mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung dan sejumlah wilayah lainnya
– Alasannya beragam. Mulai dari biaya sekolah, biaya kampanye, sampai membayar utang kampanye.
– Perlu ada perubahan sistem dari partai politik dalam mengusung kandidat
– Biaya politik yang besar hingga politik uang saat kampanye menjadi salah satu penyebab
– Gadai SK dinilai aib bagi sistem demokrasi Indonesia.
GRAFIS: Dhimas
Sumber: Diolah
