”Termasuk ketika masa Pilpres, banyak masyarakat yang bertanya tenang e-KTP atau pun formulir C4. Itu sebenarnya bukan ranah JQR, tapi kami distribusikan ke instansi terkait,” urainya.
”Dengan siklus yang setiap tahun mungkin terulang, sebenarnya masyarakat ingin mengadu. Hanya saja, sebelumnya tidak ada kanal yang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi itu,” sambungnya.
Hanief memerinci, JQR memfasilitasi laporan dari 18 September 2018. Update laporan per 31 Agustus 2019 tercatat sudah mencapai 57.388 pengaduan yang diterima oleh JQR. Sebanyak 34.565 pengaduan telah direspon dan ditindaklanjuti. ”Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.186 masuk ranah pengaduan JQR dengan 454 pengaduan telah berhasil ditindak,” tegasnya.
Rincian lainnya, aduan direspon 34.565 diurai berdasarkan kategori. Ranah JQR (3.186), LAPOR (2.026), Pendidikan (3.214), Sosial (5.032), Infrastruktur (1.987), Pelayanan Umum (1.459) Birokrasi (2.312), Keagamaan (568), Ekonomi (515), Tenaga Kerja (568), Mal Administrasi (354) Aduan Ganda (1.055), Lainnya (1.753), Keamanan dan Hukum (213). ”Jumlah paling besar aduan kesehatan dengan jumlah 10.323 aduan,” ucapnya.
Hal lain-lain yang ada dalam laporan tersebut, kata dia, di antaranya meminta gubernur untuk datang pada agenda pribadi atau kelompok. Seperti menjadi pembicara, saksi nikah hingga meminta uang untuk bayar kos-kosan.
Menurut Hanief, banyak yang menyangka jika hotline dan WhatsApp di nomor 08111357777 adalah nomor pribadi Ridwan Kamil. Padahal itu adalah nomor resmi kanal aduan Jabar Quick Response. ”Mulanya, banyak yang sekadar ngetes. Namun ketika benar itu aduan dan berkaitan kedaruratan, operator kami mengarahkan masyakarat untuk melampirkan aduan tersebut ke https://jabarqr.id,” tandasnya.
Begitu pun dengan mereka yang mengakses JQR lewat sosial media @QrJabar (Twitter), @jabarquickresponse (Instagram), dan Facebook Jabar Quick Response. Muaranya pasti diarahkan ke web JQR.
”Pengisian formulir di website tersebut memudahkan kami untuk melakukan verifikasi. Setelah formulir itu masuk, kami lakukan verifikasi lapangan,” jelasnya sambil menambahkan, dari hasil verfikasi tersebut disimpulkan apakah masyarakat tersebut akan dibantu disalurkan ke rumah sakit (jika sakit) atau menerima langsung bantuan.
Disinggung soal hoak yang mungkin masuk ke laporan JQR, Hanief menilai, jika orang yang mengisi data formulir laporan yang memuat beragam data personal, maka keabsahan dari data tersebut valid. ”Termasuk yang lapor melalui instagram atau pun whatsapp, kami dorong pelapor untuk mendaftar melalui web,” ucapnya.
