BANDUNG – Salah satu penyebab kerap terjadinya kecelakaan pada perlintasan Kereta Api (KA) adalah tidak adanya palang pintu perlintasan. Sejauh ini khusus di Jawa Barat ada sekitar 200 lebih lintasan KA yang tidak mempunyai palang pintu.
Hal tersebut dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Abdy Yuhana, saat mengunjungi kantor PT KAI DAOP II, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (2/9).
”Kita ke sini ingin cari jalan keluar jangan sampai ada peristiwa banyak makan korban dibiarkan,” kata Abdy.
Meski baru saja dilantik menjadi anggota DPRD Jabar, Abdy bersama tiga rekanya sesama anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung tancap gas bekerja dengan menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat.
”Kebetulan kami hari ini kedatangan warga dari Subang, Garut dan Indramayu, mereka menyampaikan jika di Jabar ini ada ratusan lintasan kereta api (KA) yang tidak mempunyai palang pintu, sehingga kerap memakan korban,” ungkapnya.
Untuk itulah, pihaknya langsung mendatangi kantor PT KAI DAOP II. Menurutnya, masalah tidak adanya palang pintu pada perlintasan KA jangan dianggap sepele. Pasalanya, hal tersebut membahayakan banyak jiwa.
”Ini korbannya manusia, bukan apa-apa. Terakhir dua bulan lalu tujuh orang sekeluarga di Indramayu. Dua hari yang lalu bus karyawan di Karawang ditabrak,” paparnya.
Dia mengatakan, sebaiknya masalah yang jelas ada dihadapan mata ini harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan segera mencari jalan keluar.
”Kami sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Jabar atau DPRD ingin juga mencari jalan keluar, jangan sampai peristiwa ini terus terulang dan kita membiarkan atau mengabaikan proses yang begitu banyak memakan korban,” katanya.
Dia berharap, kunjungan pihaknya ini akam menjadi perhatian dan kesadaran bersama. Sebab ini bukan hanya persoalan perorangan atau kelompok tetapi akan mejadi persoalan bersama.
”Tentu sangat penting. Karena di situ ada nyawa manusia yang harus diselamatkan,” tegasnya.
Menurutnya selama ini ada kebuntuan dalam menyelesaikan masalah ini.
”Untuk itu kami berharap kita bisa duduk bersama. Kalau ini persoalan pemda, ya kita undang pemda,” ujarnya.
