SOREANG – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Selain untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DOB bagi Jabar saat ini memang dibutuhkan karena terkait kepentingan masyarakat. ”Kita harus melihat dari sisi dampaknya terhadap percepatan pembangunan dan sisi keadilan dana perimbangan,” katanya kepada awak media usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Senin (26/8).
Menurutnya, selama ini Jabar boleh dibilang mengalami kerugian. Sebab, mendapatkan TKDD dengan jumlah masih kecil. Hal itu disebabkan, masih sedikitnya jumlah kota/Kabupaten di Jabar. ”Di Jateng dan Jatim jumlah kota/kabupatennya lebih banyak, sehingga dana dari APBN yang mengalir lebih besar. Selama ini kita di Jabar rugi dong, karena selisihnya bisa mencapai triliunan,” akunya.
Cucun menjelaskan, pada tahun ini Jabar mendapatkan alokasi TKDD sebesar Rp 64,49 triliun. Hal itu tak lepas dari kondisi di mana baru ada 27 kota/kabupaten di Jabar meskipun luas wilayahnya mencapai 35.222 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa. Sementara, Jatim dengan luas wilayah 47.922 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya sekitar 43 juta jiwa, mendapatkan Rp 73 triliun atau hampir Rp 9 triliun lebih besar dari Jabar.
Jika dibandingkan dengan Jateng yang tahun ini mendapat alokasi Rp 60,58 triliun berkat 35 kota/kabupaten yang dimiliki, TKDD Jabar memang masih lebih besar. Namun selisih Rp 4 triliun terbilang kecil mengingat Jateng hanya memiliki luas wilayah 32,54 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya sekitar 35 juta jiwa.
Dari pertimbangan tersebut, Cucun sangat mendukung langkah pemerintah provinsi Jawa Barat yang akan mengusulkan pembentukan enam DOB. Terlebih Kabupaten Bandung Timur yang memang sudah lama diaspirasikan oleh warganya yang menginginkan kemudahan akses pelayanan dari pemerintah daerah.
Sebagai warga asli wilayah Timur Kabupaten Bandung, Cucun mengaku sering menerima keluhan atau aspirasi terkait sulitnya warga untuk mengakses pelayanan pemerintah daerah. Terutama terkait terkendala jarak ketika harus mengurus pelayanan di Kantor Pemkab Bandung.
