BANDUNG – PT PLN bakal membayar kompensasi sekitar Rp 850 miliar akibat pemadaman yang terjadi pada 4 Agustus 2019. Kompensasi diberikan kepada pelanggan rumah tangga, industri, dan lainnya di tiga provinsi yaitu Jabar, Banten, dan DKI Jakarta.
EVP Operasi Jawa Barat dan Tengah PT PLN Purnomo mengakui, pihaknya akan membayarkan kompensasi sekitar Rp850 miliar pada September 2019. Kompensasi itu sebagai pengganti padamnya listrik pada awal Agustus 2019.
Dia mengakui, nilai kompensasi ini memang masih kecil dibanding kerugian yang mesti ditanggung masyarakat. Mungkin bisa enam kali lipatnya, tapi ini sebagai komitmen kami kepada pelanggan.
Dia berharap, musibah yang menimpa PLN tak terjadi lagi di kemudian hari. Sebab, selama ini banyak pertanyaan muncul terkait musibah itu. Misalnya kenapa tidak bisa diantisipasi, bagaimana dengan pemeliharaan, dan lainnya.
“Banyak pertanyaan kenapa gara-gara pohon terjadi padam. Sebenarnya ini menjadi persoalan bagi kami, mulai dari banyaknya mayarakat yang menolak pohonnya ditebang. Kedua tidak cukup legal standing-nya untuk menebang pohon,” katanya,’’ kata Purnomo pada acara Deklarasi Sinergi Multi Stakeholder Forum di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (20/8).
Atas persoalan itu, kata dia, PLN saat ini telah merumuskan payung hukum agar memiliki kekuatan hukum. Sehingga, bila ada masyarakat yang menolak penebangan pohon yang mengganggu transmisi listrik, bisa ditindak secara hukum.
Manajer Strategi Pemasaran PLN Unit Induk Jawa Barat Suprayogi mengaku, kompensasi akan diberikan sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Kompensasi sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif Non Adjustment (yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik).
Kompensasi prabayar akan dapat berupa nomor token saat pembelian, sementara pascabayar pengurangan pembayaran. “Untuk besaran kompensasi bisa dilihat di website kami. Bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan kontak call center kami,” katanya.
Sementara itu, acara Deklarasi Sinergi Multi Stakeholder Forum dilakukan PLN, Polda Jabar, Pemprov Jabar, dan Kementerian ESDM. Deklarasi ini sebagai upaya bersama menjaga dan meningkatkan penggunaan listrik di Jabar. (mg3/yan).
