CIMAHI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum optimal.
Pasalnya dari target pekerjaan 60 persen disemester satu, baru bisa diselesaikan hanya 27,6 persen saja.
Anggota Komisi III DPRD Cimahi, Enang Syahri mengungkapkan, dari hasil Evaluasi Konerja Eksekutif (EKE) yang dilakukan pihaknya, dapat diketahui ternyata paling banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan adalah pengerjaan infrastruktur yang dikelola oleu PUPR.
“Pekerjaan masih banyak terlambat dan penyelesaianya masih jauh dari target,” ungkap Enang, di Kantor DPRD Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Selasa (9/7)
Menurutnya, ini harus menjadi catatan pihak PUPR. Sebab dengan sisa anggaran murni yang hanya tinggal dua sampai tiga bulan maka akan riskan terhadap penyerapan. Terlebih pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Itu pasti akan menjadi catatan buruk bagi pemberi bantuan. Mereka pasti beranggapan Cimahi tidak bisa bekerja,” ujarnya.
Untuk itu, dia meminta agar dinas khususnya PUPR meningkatkan kinerjanya. Selain itu dia juga meminta Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) agar persyaratan lelang jangan terlalu terpaku pada peraturan, sehingga akan menjadi penghambat pembangunan.
“Kalau kira-kira sifatnya yang bukan menjadikan permasalahan hukum sedikit-sedikit bisa dikurangi lah,” terangnya.
Ia mencontohkan, syarat jaminan pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan perusahaan pemenang lelang harus memiliki 30 persen anggaran cash.
“walau itu memang aturan tapi bisa sedikit ada kebijakan. Tidak mesti orang yang mempunyai duit 30 persen cash. Itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Agar pada bulannya pembangunan itu bisa terselesaikan,” tandasnya.(ziz)
