JAKARTA – Teka teki rencana pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Partai Gerindra menginformasikan pertemuan kedua tokoh itu akan dilakukan pada bulan ini. Pertemuan dipastikan tidak membahas soal bagi-bagi kekuasaan.
“Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi Insya Allah bulan Juli ini. Saya tidak tahu persis kapan waktunya. Yang jelas, pertemuan itu diharapkan seluruh polarisasi bisa diturunkan,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (03/7).
Dia menyatakan kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan. Setelah kompetisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 selesai, keduanya bisa bertemu dan bersatu membangun bangsa. “Silaturahmi ini jangan diartikan sebagai politik dagang sapi atau bagi-bagi kekuasaan. Tujuan utama pertemuan ini adalah bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak sesama bangsa. Soal jadwal pertemuan akan diatur langsung Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” imbuhnya.
Menurut Andre, dalam pertemuanb dengan Jokowi nanti, Prabowo akan membicarakan soal ada ratusan pendukungnya yang bermasalah dengan hukum dan ditahan polisi. “selama ini Pak Prabowo didatangi istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan. Mereka minta bantuan Pak Prabowo untuk melepaskan keluarga mereka. Ini tanggung jawab yang akan dilakukan Prabowo. Jadi pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu,” jelas Andre.
Dia meminta kepada seluruh relawan dan pendukung Prabowo tidak perlu berprasangka negatif. Karena pertemuan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal senada juga diungkapkan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. “Prakondisi pertemuan awal menuju ke sana sudah semakin intensif. Kondisinya sudah matang. Insya Allah bulan Juli ini bertemu,” jelas Eva.
Terkait tawaran Gerindra bisa bersama pemerintah, Eva menyatakan perlu dilakukan pembicaraan lebih mendalam. Penentuan gabung atau tidak, diyakini tak akan bisa terwujud dalam satu diskusi. Partai yang dipimpin Prabowo itu dinilainya perlu memelihara basis dukungan. Menurut Eva, Gerindra tak harus masuk ke jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Tapi kan bisa di tempat lain. Misalnya duta besar atau jabatan-jabatan lain yang dinegosiasikan,” papar Eva.
