BANDUNG – Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Amin, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak agar menyerahkan masalah penunjukan menteri sepenuhnya kepada presiden. Semua pihak diharapkan tidak terlalu mendikte atau memaksakan diri mengajukan calon menteri.
Dedi mengatakan, pihaknya memahami bahwa presiden diusung oleh partai politik karena memiliki keyakinan bahwa presiden bisa mewujudkan seluruh mimpi dan harapan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera. Negara juga memiliki mimpi bahwa keutuhan NKRI tetap terjaga.
Untuk itu, kata Dedi, presiden harus dibantu para menteri yang memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga kecepatan presiden harus dibantu para menteri.
“Untuk itu saya memandang bahwa seluruh otoritas penunjukan menteri adalah kewenagan presiden. Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri. Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun,” kata Dedi, Rabu (3/7/2019).
Dedi mengatakan, partai dan semua pihak agar jangan terlalu mendikte dan memaksakan diri. Sebab, harapan masyarakat terhadap presiden adalah mendapat menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama dengan presiden.
“Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas,” tandas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.
Selain itu, terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, presiden bekehendak mengambil nama A, B, C, D. Dia mampu pada bidangnya, kemudian orang itu secara politik kebetulan punya afiliasi dengan partai A, ya tidak masalah jika presiden berkehendak.
Atau partai B, misalnya, menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, ya jangan juga itu dipaksakan.
“Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik,” katanya.
