Misalnya, kata dia, mereka mengritik utang luar negeri yang dianggap menumpuk. Selain itu, mereka juga mengritisi proyek infrastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi. “Mereka juga mengkritik keras kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Presiden Jokowi,” terang jubir TKN JokowiMaruf itu.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika mereka diterima dalam pemerintahan JokowiMaruf, apakah mereka bisa langsung menyesuaikan diri. Jangan sampai mereka malah menjadi hambatan politik selama pemerintahan. Sebab, hal itu akan sangat menganggu jalannya pemerintahan.
Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan semata-mata bagi-bagi kekuasan, tapi juga menyangkut pandangan politik yang berbeda selama masa kampanye pilpres. Namun, kata dia, yang pasti partai beringin terbuka jika partai pendukung PrabowoSandi ingin bergabung ke dalam koalisi JokowiMaruf. (dbs/khf/ful)