CIMAHI –Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk segera memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dipastikan tidak akan terwujud tahun depan. Sebab, tahun ini baru pengajuan anggaran untuk kajian Detail Engineering Design (DED).
Hal tersebut diungkapkan, Sekretris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Asep Herman, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, Rabu (26/6).
Menurut Asep, kemungkinan pembangunan fisik BLK baru bisa terwujud dua tahun kedepan atau pada 2021. Sebab, pada tahun ini dan tahun depan pihaknya masih fokus pada perencanaan
”Kita akan mengajukan untuk DED, Amdal sama Amdal Lalin. Diperkirakan butuh Rp 1 miliar,” ujar Asep.
Dia menjelaskan, sebetulnya, saat ini studi kelayakan BLK sudah ada, namun belum memunculkan titik lokasi untuk pembangunannya. Padahal awalnya, BLK ingin dibuat di sekitar Kawasan Bandung Utara (KBU) tetapi hal itu sulit terealisasi.
”Akhirnya muncul lahan baru yang diusulkan di RDKC Leuwigajah,” jelasnya.
Untuk membuat BLK, kata Asep, sedikitnya dibutuhkan lahan sekitar 2,5 hektare. Dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik mencapai Rp 10 miliar.
”Kalau konsepnya bisa disesuaikan dengan lahan yang tersedia,” sebutnya.
Dia menegaskan, keberadaan BLK sangat penting untuk mengasah keterampilan para pekerja lokal. Sebab di sana akan ada pelatihan agar semua pekerja memiliki daya saing.
”Bukan asal melatih, kita juga jembatani apa yang dibutuhkan. Kemungkinan ada enam jurusan yang akan diaplikasikan di BLK,” tandasnya.
Terpisah, Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna mengatakan, pihaknya bertekad mewujudkan keberadaan BLK sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja lokal Cimahi.
Pasalnya, keberadaan BLK akan berdampak pada kemampuan pekerja lokal yang bisa meningkat dan mudah diminati semua jenis perusahaan.
”Cara itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Cimahi,” kata Ajay.
Selain itu, lanjutnya, karena salah satu janji politiknya saat kampanye adalah soal pembukaan lapangan pekerjaan.
”Untuk mendukungnya saya sudah minta ke Disnaker agar segera merealisasikan BLK di Kota Cimahi,” ucapnya.
Pada 21 program kerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2018-2022, perhatian kepada ketenagakerjaan dan buruh menjadi salah satu prioritas. Yakni penciptaan 1.000 lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.
