NGAMPRAH– Untuk mencegah terjadinya kasus pokir (pokok pemikiran dewan) seperti di DPRD Malang yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tokoh Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), Asep Suhardi atau yang akrab dipanggil Ado akan ikut serta memantau di Bandung Barat.
“Kita tidak mau DPRD Bandung Barat terkena kasus seperti di Malang. Makanya saya mulai tahun ini akan fokus terhadap pokir, karena saya tidak mau anggota dewan KBB seperti Kota Malang,” tegas Ado di Ngamprah, Kamis (20/6).
Ado sendiri mengaku tidak mau, pemangku kebijakan di KBB harus berurusan kembali dengan KPK. Menurutnya, kasus sebelumnya harus dijadikan pembelajaran agar tak terulang kembali di kemudian hari. “Cita-cita pemekaran ini saya tidak mau KBB kembali ternoda lagi. Karena bukan perkara mudah perjuangan pembentukan KBB selama 9 tahun,” ungkapnya.
Tentunya, masih teringat dalam benak Ado, ketika dirinya digoda oleh sogokan uang agar pembentukan KBB gagal. “Saya diminta untuk membubarkan KPKBB dengan iming-iming uang Rp 500 juta, saya tolak. Kata saya, sumbangkan saja kepada pakir miskin atau pasantren,” terangnya.
Digoda seperti itu, bukan menjadi padam perjuangannya agar KBB segera memekarkan diri. Malah Ado makin semangat KBB segera memekarkan diri. “Saya malah mengundang 7 fraksi di dewan untuk percepatan pemekaran KBB bisa segera dilakukan,” tuturnya.
Di akhir pembicaraan, Ado mengajak seluruh elemen pemuda KBB agar turut aktif mengawasi pemangku kebijakan yang tujuannya KBB terbebas dari masalah korupsi untuk kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam diskusi itu adalah Tjetje Hidayat Padmadinata politikus senior lintas zaman, Acil Bimbo, Beni Bachtiar pejabat Cimahi, dan beberapa tamu undangan lainnya. (drx)
