JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat intens membahas progres pembangunan Tol Cileunyi Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dengan Pemerintah Pusat. Maka itu, rapat koordinasi pun kerap digelar guna akselerasi pembangunan jalan tol tersebut.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) pasca rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman pada Jumat (24/5) dipastikan ditunda karena personel rapat tidak lengkap.
Selain itu, Emil menyatakan bahwa rapat koordinasi diperlukan guna memantau dan membahas progres proyek Tol Cisumdawu. Karena sejumlah kendala yang hadir dalam pengerjaan mesti ditangani dengan segera.
”Hari ini kita membahas progres, memang banyak kendala dan lebih masalah pada koordinasi, sehingga kita akan rapat lagi dengan lengkap,” katanya.
”Tadi memastikan siapa-siapa yang bertanggung jawab dan mengakselerasi karena sudah dua tahun lambat,” lanjutnya.
Proyek Tol Cisumdawu tergolong strategis karena menjadi salah satu akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Maka itu, Emil memastikan rapat koordinasi selanjutnya akan membahas sejumlah kendala, salah satunya pembebasan tanah. ”Kemudian kita akan rapat ulang memastikan kendala seperti pembebasan tanah,” katanya.
Emil pun berharap semua pihak yang terlibat dalam proyek Tol Cisumdawu menjaga soliditas, komunikasi, dan kerja sama. Apalagi, Pemdaprov Jawa Barat siap menyelesaikan kendala-kendala yang berpotensi memperlambat progres pengerjaan Tol Cisumdawu.
Selain itu, Pemdaprov Jawa Barat juga bakal memperhatikan keamanan dan keselamatan Tol Cisumdawu. Hal tersebut sejalan dengan arahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat agar dua aspek tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan Tol Cisumdawu.
Sedangkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, rapat koordinasi perlu membahas soal penggunaan ruas tol yang dinilai fungsional manakala lalu lintas padat. Berikut dengan progres perkembangan pembangunannya. ”Habis Lebaran kita rapat lagi,” katanya.
”Jadi, kita mau bahas mengenai jalan tol Cisumdawu itu harus ada ATR (Kementerian Agraria dan tata Ruang), LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), dan semua pihak harus diundang lagi,” lanjutnya.
