BANDUNG– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperoleh kepercayaan untuk menjadi fasilitator Coaching Clinic Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 14 kota/kabupaten lain di Jawa Barat akan menjadi peserta kegiatan ini.
Rencananya, coaching clinic ini digelar di Pendopo Kota Bandung, Kamis (25/4/2019) mendatang. Setiap kota/kabupaten harus mengikutsertakan empat perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Keempat instansi itu antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD), dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Menurut Kepala Bagian ORPAD Setda Kota Bandung, Atet Dedi Handiman, coaching clinic ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi kualitas pelayanan publik. Metode coaching clinic ini berbeda dari seminar atau lokakarya biasa.
Lewat metode ini, ada dialog yang mendalam antara pelatih atau coach dengan peserta atau client. Cara ini bisa memberikan dampak lebih signifikan ketimbang seminar biasa.
“Upaya untuk meningkatkan kemampuan ASN untuk meningkatkan pelayanan publik itu banyak caranya. Ada pelatihan, konseling, yang ini coaching clinic. Coaching clinic untuk menumbuhkan pemahaman ASN dan pengetahuan mereka terhadap dampak yang mereka lakukan,” ujar Atet.
Hal yang terpenting dalam coaching clinic ini adalah penanaman mindset atau cara berpikir yang berfokus pada dampak pekerjaan yang dilakukan. Kegiatan nanti akan menggali cara berpikir klien sehingga pemahaman tentang tugas dan fungsi pelayanan publik dapat dengan mudah diterapkan.
“Bentuknya adalah dialog antara coach dan client, kalau sudah insight (wawasan) tergali bagaimana pola pemikiran terhadap apa yang ia lakukan. Insya Allah akan menunjang meningkatkan tugas atau apa yang dia lakukan,” katanya.
Kegiatan ini mengajak para peserta untuk memahami pekerjaan mereka sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Para ASN juga diingatkan bahwa orientasi pekerjaan mereka adalah masyarakat, karena dari uang merekalah para ASN ini digaji.
“Mindset itu harus dibentuk. Kalau sadar bahwa kita digaji oleh rakyat dan kalau itu sudah terbentuk, rasanya tidak sulit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Atet.
