“Kami yakin dengan hasil kerja kami ini dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kami ngarang pasti akan ketahuan dari kaidah akademisnya,” ujar Boyke.
Disinggung soal pendanaan survei exit poll, Boyke mengakui, sebetulnya tidak ada dana khusus. Namun, pihaknya memang memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknik Komunikasi dan Informatika di bawah kewenangan Rektor UKRI.
“Kita memanfaatkan fasilitas UPT tersebut, sehingga kami tinggal mencari relawan di luar sana. Jadi, kami mandiri, menggunakan dana UKRI sekitar Rp206 juta untuk UPT itu. Kami beli alat, servernya 11, tapi tidak semua ditempatkan di UKRI. Itu yang kami gunakan,” pungkasnya. (yan)
