’’Duit yang ditagih Asep disebut Henry merupakan commitment fee penerbitan izin alat proteksi kebakaran untuk proyek Meikarta,’’kata dia.
Dalam surat dakwaan disebutkan bila commitment fee itu sebesar Rp 1 miliar yang diberikan dalam 4 tahap. Sedangkan narasi Henry dibikin saat Asep menagih uang tahap ketiga pada 9 Juni 2018.
“Dia sering telepon saya. Ketika dia telepon tanya, ‘Apa kabar?’ ‘Eh gimana, Kang?’ Kalau sudah nanya itu, saya sudah mikir menanyakan sesuatu nih, baru saya cerita (dibuntuti KPK),” ucap Henry.
Asep juga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara itu kemudian dikonfrontasi mengenai 4 tahapan pemberian uang dari Lippo Group ke Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Dalam setiap pemberian Asep mengaku menyerahkannya ke Sahat MBJ Nahor sebagai Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, yang duduk pula sebagai terdakwa dalam sidang itu.
“Dirunut saja. Pertama dapat Rp 200 juta, tahap kedua Rp 300 juta. Nah tahap ketiga ini dikasihkan ke kami Rp 250 juta. Rp 50 juta buat Pak Henry karena sudah punya janji,” kata Asep.
“Saudara serahkan berapa ke Sahat?” tanya pengacara. “Rp 200 juta,” jawab Asep.
Dalam persidangan ini total ada lima terdakwa yang diadili yaitu Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi.
Sementara itu, Senin depan Jaksa KPK akan menghadirkan saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi dalam persidangan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta. Tak tanggung-tanggung, jaksa berencana menghadirkan 20 anggota dewan sekaligus.
“Senin depan kita menghadirkan saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi. Kita jadwalkan hampir 20 orang,” ujar jaksa KPK I Wayan Riana usai persidangan.
Para anggota dewan itu nantinya akan ditanya soal dugaan aliran uang terkait proyek Meikarta yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Para anggota dewan itu memang sebelumnya telah mengembalikan uang ke KPK karena diduga menerima fasilitas bepergian ke Thailand.
“Iya membahas itu (soal jalan-jalan anggota dewan). Kita juga akan menghadirkan satu orang pegawai travel,” kata Wayan. (bbs/yan)
