Empat unsur pelaksanaan anggaran, kata Mensos, akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Infrastruktur Digital
Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang.
Seperti di Kementerian Sosial yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS) belum lagi tugas mempercepat pengurangn kemiskinan. “Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mensos.
Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan _e-procurement_ . “Saya berpandangan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikkan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat,” kata Mensos
Menurut Mensos, dengan digitalisasi pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Mensos yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah, bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.
Pertama, kemauan politik ( _political will_ ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital. “Kalau bicara angggaran tentu besarnya relatif. Kalau institusi sudah sadar besarnya mafaat dalam melayani masyarakat, betapa besarpun akan dibiayai,” kata Mensos.
Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik di kemensos maupun di pemda yang melek digital. “Yang tak kalah penting, adalah sosok _leader_ pemimpin yang mempunyai kesadaran bahwa beradaptasi dengan teknologi memerlukan waktu,” kata Mensos.
Sosok pimpinan, kata Mensos, tidak perlu harus ahli digital. “Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut, termasuk Kemensos, agar anggaran bisa dikelola secara digital,” kata Mensos.
Di bagian lain, Sekretaris Jendera Kementerian Sosial Hartono Laras dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri tri bulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi paada Tri Bulan I,
“Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pada waktunya dapat semua diserap dengan baik. Tepat sehingga pembangunan kesejahateraan sosial secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Hartono.
